kabar berita mas romy cilacap.sawit watch.com

Memberantas Hama Tikus dengan Asap Knalpot

romlan — Wed, 31 Mar 2010 05:06:26 +0000

CILACAP – Polusi yang dihasilkan dari asap kendaraan ternyata tidak selalu merugikan.Buktinya para petani di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang justru dapat mengambil keuntungan dari asap kendaraan tersebut untuk membasmi hama tikus.

Cara yang ditempuh para petani disana memang cukup unik, dan cara ini juga efektif serta murah. Hanya dengan menambahkan oli bekas yang di masukan ke dalam knalpot motor, hama tikus yang menyerang tanaman padi mereka mati seketika setelah terkena asap. Bisa jadi ini adalah temuan baru yang cukup membantu petani dalam memelihara tanaman padinya.Adalah sutomo petani warga Desa Pahonjean yang memiliki ide cemerlang membasmi tikus dengan memanfaatkan asap knalpot sepeda motor.

“Asap yang keluar setelah dikasih oli bekas itu mengandung racun,” tegas Sutomo.Inovasi dari Sutomo ini, belakangan banyak digunakan oleh petani di Majenang untuk membasmi hama pengerat tanaman padi mereka.Menurut Sutomo, petani cukup membawa sepeda motornya ke pinggir sawah berikut peralatan sederhana lain seperti oli bekas serta pipa dan selang plastik.

“Langkah pertama, oli bekasnya di masukan ke dalam knalpot sepeda motor.Kepekatan oli bekas akan membuat asap yang di hasilkan semakin banyak,” tutur Sutomo menceritakan cara kerja temuannya.

Dimasukkan lubang
Setelah ujung knalpot disambung dengan menggunakan pipa besi, harus disambung lagi dengan menggunakan selang plastik. Tujuannya, supaya asap dapat menjangkau lubang tempat tikus bersembunyi. “Selang kemudian dimasukkan ke dalam lubang tikus dan stang gas di tarik biar asap yang keluar semakin banyak,” lanjut dia.

Setelah beberapa menit lubang tikus diberi asap, petani segera menutupnya menggunakan tanah supaya asap tidak keluar.”Setelah lima menit, dipastikan, tikus yang ada didalamnya sudah mati” tuturnya.

Ia menjelaskan, ada kandungan gas karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2) dari asap yang dihasilkan knalpot sepeda motor. Penemuan Sutomo ini terinspirasi dari televisi, saat ia melihat kasus tewasnya seorang warga yang terjebak akibat keracunan kebocoran AC di dalam mobil. “Dari situ, saya mencoba memanfaatkan asap kendaraan untuk membasmi hama. Dan ternyata berhasil,” tutur Sutomo.

Beberapa petani yang menjajal inovasi ini mengaku, hanya membutuhkan dua liter bensin saja untuk menghidupkan sepeda motornya. “Sudah mampu membunuh ratusan tikus, di sawah atau di tanggultanggul tanpa merusak pematang atau tanggul, ” ujar Sumono

SIDANG KASUS BUPATI CILACAP BROBO YULASTORO SOSS

romlan — Sun, 25 Oct 2009 05:23:45 +0000

Dakwaan Tidak Penuhi Syarat

CILACAP-Pengacara Bupati Cilacap Probo Yulastoro dalam kasus dugaan penyimpangan keuangan sebesar Rp 20,7 miliar menyatakan, dakwaan terhadap klien mereka tidak memenuhi syarat formal dan materiil.

”Bupati hanya menjalankan kewenangan publik yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan yang diberikan secara atributif oleh UU No. 32 Tahun 2004. Terkait dengan ketentuan itu, maka konsukensinya semua tanggung jawab hukum atas tugas dan wewenang yang dikeluarkan bupati ada pada pejabat yang memperoleh kewenangan,’ ‘ kata pengacara bupati, Bambang Sri Wahono SH, saat membacakan eksepsi di sidang kasus tersebut di PN Cilacap Rabu (21/10).

Bambang mengatakan, dengan kata lain tanggung jawab hukum atas sebuah kebijakan bupati tidak dapat dibebankan kepada yang bersangkutan, melainkan kepada pejabat pelaksana wewenang itu.

Lebih lanjut dikatakan, dalam kasus itu, pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah saudara Fajar Subekti (Kepala DPKD) dan Sayidi selaku Sekretaris Daerah saat itu.

Selain menyatakan dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat formil dan materiil, pengacara juga menilai dakwaan JPU tidak cermat. Ini karena surat dakwaan JPU yang mencantumkan Pasal 65 KUHP tidak tepat.
Penyimpangan Keuangan Sebab semua perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan sejenis (sekalipun objek berbeda-beda) yang melanggar satu ketentuan, yakni tindak pidana korupsi.

”Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan lebih merupakan perbuatan yang berhubungan erat, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut,” kata Bambang.

Terkait dengan alasan-alasan tersebut, maka pihak pengacara mohon kepada majelis hakim, yang diketuai hakim ketua Solahudin SH, memberikan putusan dakwaan JPU sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima.

Sidang beragendakan pembacaan eksepsi kemarin merupakan sidang lanjutan kasus yang diduga melibatkan Probo. Pada sidang sebelumnya (Senin, 19/10) JPU membacakan dakwaan di mana mereka mendakwa bupati bersalah melakukan tindak penyimpangan keuangan sebesar Rp 20,7 miliar.

Sama seperti sidang sebelumnya, Probo datang dengan dikawal petugas kepolisian. Meski banyak dikunjungi warga, jumlah warga yang datang dalam sidang kemarin tidak sebanyak sidang Senin lalu. (G21-33)

Harta Probo yang Disita Rp 23 M

romlan — Wed, 21 Oct 2009 15:57:33 +0000

CILACAP – Jumlah aset yang disita oleh pihak kejaksaan dalam penanganan dugaan kasus keuangan yang membelit Bupati Cilacap Probo Yulastoro, mencapai Rp 23 miliar. Aset yang disita oleh pihak kejaksaan adalah sejumlah tanah atas nama Probo maupun istrinya, Uyeni Probo Yulastoro.

’’Ada aset milik bersangkutan yang disita kejaksaan. Aset yang kami sita berupa tanah,’’ kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilacap, M Yamin SH, melalui Kasiepidsus Andi Permana SH, akhir pekan kemarin.

Andi mengatakan, aset tanah yang disita dalam kasus itu adalah bidang tanah seluas 2.001 m2 di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, tanah seluas 7.000 m2 di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, tanah seluas 7.722 m2 di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang dan tanah seluas 776 m2 yang terletak di Jl. Kalimantan, Cilacap kota.

’’Semua sertifikat untuk ke empat lahan tersebut sudah kami sita,’’ kata Andi.
Dikatakan, tindakan penyitaan aset dalam sebuah kasus dibenarkan oleh Pasal 38 ayat KUHAP. Penyitaan aset seperti ini dilakukan untuk kepentingan penanganan kasus.

’’Artinya, apa yang dilakukan jaksa berupa menyita aset adalah dibenarkan oleh aturan yang ada,’’ tegas jaksa yang merupakan satu dari lima Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Bupati Cilacap itu.

Ketika ditanya apakah penyitaan dilakukan karena jaksa menduga ada kaitannya antara keberadaan aset tersebut dengan apa yang diduga dilakukan Bupati dalam kasus tersebut, Andi tidak bersedia menjawab.(G21- 29)

bencana jabar

romlan — Mon, 14 Sep 2009 18:14:44 +0000

bencana yang terjadi di jawabarat,telah menelan korban sejumlah, korban meninggal akibat gempa bumi 7.3 SR di Jawa Barat berjumlah 64 orang, dengan rincian: Kab. Cianjur (24), Kab. Garut (7), Kab. Sukabumi (3), Kab. Tasikmalaya (5), Kota Tasikmalaya (5), Kab. Bandung (11), Kab. Bandung Barat (1), Kab. Bogor (2), dan Kab. Ciamis (6). Di Kab. Cianjur, 37 orang masih dinyatakan hilang. Sore ini telah terdata jumlah pengungsi di Kab. Sukabumi sebanyak 140 orang. Sehingga total pengungsi di Jawa Barat hingga pukul 15.00 wib tercatat sebanyak 25.382 jiwa, dengan rincian: Kab. Cianjur (11.787), Kab.Garut (8.195), Kota Tasikmalaya (3.387), Kab. Tasikmalaya (450), Kab. Bogor (663), Kab. Ciamis (473) dan Kab. Kuningan (287), dan Kab. Sukabumi (140). Sedangkan pengungsi di Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah terdata sebanyak 2.388 jiwa. di kampungku daerah sitinggil rawajaya,rumah hancur bejumlah 7 rumah rusak parah,tulisan ini di ambil juga dari data POSKO Bencana Gempa JABAR, SHI ( Sarekat Hijau Indonesia )bekerjasama dengan sawit watch bogor jabar

sengketa lahan

romlan — Sat, 04 Jul 2009 13:33:41 +0000

Sengketa Lahan, Satu Warga Ditembak
Pekanbaru, Sekelompok orang yang diduga didalangi satu perusahaan perkebunan swasta dilaporkan, Kamis (2/7) malam, menyerang penduduk Desa Batangkumuh, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam serangan brutal tersebut, 1 warga mengalami luka tembak di paha kanan, 3 orang mengalami luka-luka, dan 10 rumah rusak dibakar.
”Kami yakin preman itu merupakan orang suruhan. Sebab, selama ini orang suruhan perusahaan tersebut getol mengintimidasi warga untuk menyerahkan lahan. Kami meminta polisi mengusut peristiwa ini. Apalagi, ada preman bersenjata api,” ujar M Nasir Sihotang, Ketua Dewan Pimpinan Serikat Petani Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hulu, yang dihubungi kemarin.
Ia menambahkan, sekitar dua bulan lalu terjadi sengketa lahan antara PT Torganda, pengelola perkebunan sawit, dan warga desa. Ketika itu, PT Torganda menunjukkan surat-surat kepemilikan lahan di Desa Batangkumuh seluas 6.000 hektar. ”Lahan itu dibeli perusahaan dari sekelompok tokoh masyarakat dan pengurus organisasi pemuda setempat. Warga kemudian diminta meninggalkan lokasi,” katanya.
Sebagian warga, lanjut Nasir, memilih bertahan karena merasa tidak pernah menjual lahan mereka. Namun, sebagian lainnya bersedia meninggalkan lahan, terutama setelah mereka ditawarkan uang ganti rugi dan diberi santunan oleh perusahaan tersebut.
Sengketa lahan dengan sebagian warga yang bertahan tadi, tambah Nasir, terus berlanjut karena tidak pernah ada titik temu. Dalam konteks itu, sekelompok orang menakut-nakuti warga.
”Kamis malam lalu, seratusan preman kembali meneror warga. Kawanan itu memaksa warga keluar dari rumah masing-masing. Setelah pemiliknya keluar, rumah itu dibakar. Empat warga yang menolak keluar rumah dipukuli, bahkan dibacok,” papar Nasir.
”Harahap, yang dianggap sebagai pemimpin warga, ditodong dengan senjata api oleh seorang preman dan kemudian pahanya ditembak,” kata Nasir.
Berkaitan
Juru Bicara PT Torganda, Sarluhut Napitupulu, yang dihubungi terpisah mengatakan belum mengetahui peristiwa itu.
Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu Ajun Komisaris Besar Hersadwi Rusdiono membenarkan adanya pembakaran rumah warga di Desa Batangkumuh tersebut. Ia juga mengakui, pembakaran itu berkaitan dengan sengketa antara warga dan PT Torganda dua bulan lalu.
”Yang dibakar bukan rumah, melainkan gubuk. Sengketa itu dimulai warga yang menyerobot lahan PT Torganda. Tentang korban yang luka, kami belum mendapat laporan. Kami akan melanjutkan penyidikan mengenai kasus ini,” ujarnya. (SAH)

PEMANASAN GLOBAL

romlan — Wed, 24 Jun 2009 20:32:56 +0000

PERUBAHAN IKLIM DA LAHAN GAMBUT
Persoalan bidang pertanian di Indonesia pada saat ini sedang asyik dengan persoalan subsidi mulai dari BBM sampai kepada persoalan pupuk sehingga timbul persoalan baru bagi orang yang punya kesempatan dan kekuatan untuk mengekspor barang-barang ini ke luar negeri karena selisih harga cukup menggiurkan.
Beban negara jadi bertambah untuk memenuhi subsidi agar masyarakat masih bisa berusaha suatu revolusi sosial yang kalah pentingnya karena uang subsidi juga merupakan hutang negara notabene hutang rakyat. Pertanian pada kondisi saat sekarang cukup sulit untuk mendapatkan pupuk kalau ada jumlahnya sangat terbatas dengan harga yang cukup besar jika dibandingkan dengan penjualan hasil produksi, yang mengakibatkan biaya produksi menjadi berat karena komposisi pupuk pada biaya produksi pertanian memegang peran (30-40)%.
Dari sini kita lihat perkebunan sawit di indonesia sangat banyak terutama di sumatra,kalimantan.dan papua,papua yang sekarang lagi ramai jadi incaran pemodal dari asing untuk di tanami perkebunan sawit.
Para pemodal asing ramai-ramai berebut lahan perkebunan yang sekarang masih lahan gambut yang sangat luas,
Kenapa indonesia selalu jadi rebutan penanaman sawit dengan sekala besar.
Karna tanah indonesia sangat baik di tanami sawit.
GEMAH RIPAH LOH JINAWI itulah pribahasa jawanya.yang artinya. Subur kang Sarwa Tinandur, Murah kang Sarwa Tinuku, Tata Tentrem Kerta Raharja”

Lahan gambut

Sebelumnya lahan gambut dianggap sebagai hutan yang tidak bernilai, padahal lahan gambut memiliki fungsi ekologis bagi 800 jenis, 71 family dan 237 genus. Sementara jika dihancurkan maka Indonesia akan mengekspor asap per tahun ke Asia Tenggara. Sehingga alih fungsi lahan gambut dinilai sangat berbahaya bagi perubahan iklim.

Lahan gambut untuk Sawit
JAKARTA–MI: Menteri Pertanian Anton Apriantono telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 14/Permentan/PL.110/2/2009 mengenai Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.
Menurut Mentan, pemanfaatan lahan gambut dapat meningkatkan produksi dan budidaya kelapa sawit sekaligus memelihara kelestarian fungsi lahan gambut. “Penggunaan lahan gambut akan lebih banyak manfaatnya dibanding kerusakan yang ditimbulkan,” jelas Mentan di Jakarta, Selasa (17/2).
Anton menjelaskan, pada prinsipnya pemanfaatan lahan gambut harus memenuhi beberapa kriteria. Syarat itu antara lain diusahakan pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter. Demikian pula dengan substratum tanah mineral di bawah gambut bahan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam. Sedangkan tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang) dan tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.
“Yang kita perlu perhatikan adalah perlu adanya pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan lahan gambut. Ini karena di tingkat lapangan tidak mudah memastikan kriteria-kriteria tersebut telah dipatuhi,

Perhutani Khawatirkan Pencarian Emas Rusak Hutan Jati

romlan — Tue, 16 Jun 2009 15:50:29 +0000

Banyuwangi
Membludaknya penambang emas di Sungai Gonggo (sebelum sungai kecil), lembah Gunung Tumpang Pitu sebelah selatan Kampung 56 Dusun Ringinagung Desa Pesanggaran, Banyuwangi, berpotensi merusak lingkungan.

Pasalnya, Sungai Gonggo berada di kawasan hutan jati milik Perhutani. Apalagi Sungai Gonggo berada diantara punggung gugusan Gunung Tumpang Pitu, tempat tumbuhnya tanaman jati dan tanaman para petani Tumpang Sari. Otomatis jika penggalian pinggiran tanah dilakukan terus menerus tak menutup kemungkinan terjadinya bencana longsor.

“Tanaman kedelai saya yang baru tumbuh banyak yang mati terinjak-injak, mau ditegur susah juga,” keluh salah seorang petani Tumpang Sari, Mbah Soniman (60) kepada detiksurabaya.com di lokasi, Kamis (23/4/2009).

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Perhutani setempat. Perhutani khawatir jika aktivitas yang mulai tidak terkontrol tersebut akan merusak lahan hutan miliknya. Untuk itu, rencananya Perhutani akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusinya.

“Kami datang ke sini ditugasi pimpinan untuk mengecek aktivitas penambangan dadakan itu, hasilnya kami laporkan sebagai bahan untuk mencari solusinya,” jelas salah seorang petugas Perhutani yang tak mau disebutkan namanya saat ditemui detiksurabaya.com di lokasi.

Sementara di sisi sungai tempat perburuan emas dilakukan, tampak berserakan batu-batu bekas penggalian. Selain itu, tampak sebagian tepi Sungai Gonggo mengalami pelebaran dari ukuran semula.

Sementara di lokasi jumlah warga yang berburu emas naik menjadi 6 kali lipat. Mereka mulai memadati area hutan milik perhutani sejak pagi hari. Meski medan yang ditempuh cukup sulit namun warga nekat datang berombongan, dengan menaiki motor.

Tak ketinggalan peralatan seperti wajan untuk mendulang emas turut dibawa oleh para penambang emas dadakan itu.� Bahkan jika sebelumnya alat menggali hanya berupa linggis kini mereka membawa cangkul dan skop.

Menurut salah satu penambang, Hari, dirinya datang ke lokasi lantaran tergiur dengan kabar jika tetangganya banyak mendapat rezeki emas dengan hanya mencuci lumpur atau tanah sungai.

“Tetangga saya menunjukan emas hasil mendulang kemarin, hari ini saya ingin membuktikan hal itu,” jelas pemuda asal Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran saat ditemui detiksurabaya.com di lokasi.

romlan — Tue, 16 Jun 2009 15:33:19 +0000

hutan jati di cilacap

romlan — Tue, 16 Jun 2009 15:31:23 +0000

Cilacap
Penjarahan besar-besaran hutan jati terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, dalam tiga hari terakhir. Ratusan penduduk dari 10 desa di Kecamatan Kawunganten, Cilacap, dengan peralatan gergaji mesin menjarah hutan jati di Kesatuan Rayon Pemangkuan Hutan (KRPH) Kubangkangkung di wilayah Perhutani Banyumas Barat.
Aksi penjarah menjadi tontonan masyarakat karena lokasi hutan jati yang dijarah berada di tepi jalan umum yang menghubungkan Kota Cilacap dengan Kota Kecamatan Kawunganten. Para petugas Jagawana dan Polisi Khusus Hutan yang diterjunkan ke lokasi tidak berdaya menghadapi aksi massa tersebut. Pihak Polres Cilacap baru hari ini menerjunkan pasukan Unit Perintis Sabhara (UPS).
Ajun Administratur Perhutani Banyumas Barat Dedi Haryadi menyebutkan, kawasan hutan yang dijarah itu berada di Petak 88 antara lain berada di wilayah Desa Kubangkangkung, Jeruklegi, Sawasngan dan Mentasan. Pohon jati yang dijarah merupakan tanaman tahun 1976-1980. Para penjarah yang jumlahnya ratusan terbagi dalam kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 100 sampai 150 orang.
Menurut Dedi, dalam satu hari para penjarah dapat menebang pohon jati sedikitnya 36 m3 sampai 40 m3. Kayu jarahan itu diangkut dengan truk yang sudah disiapkan. Harga kayu jati baru berumur sekitar 20 tahunan itu sekitar Rp 2 juta per m3.
Menurut pantauan Kompas, hari Senin (19/3) ada sembilan buah truk yang sudah disiapkan untuk mengangkut kayu hasil jarahan itu. Namun, ketika UPS Polres setempat melakukan tindakan represif, aksi penjarahan mulai sedikit mereda. Akan tetapi, di sana-sini masih terdengar suara gergaji mesin.
Akibat penjarahan, menurut Dedi, dalam kurun waktu dua-tiga tahun terakhir, Perhutani Banyumas Barat kehilangan 45.000 m3 kayu dengan nilai kerugian sekitar Rp 5 milyar. Ketua DPRD Cilacap Fran Lukman menyatakan prihatin atas aksi penjarahan di daerahnya yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

RAWA GAMBUT

romlan — Mon, 08 Jun 2009 13:20:39 +0000

LAHAN GAMBUT INDONESIA
DAN
PENGEMBANGAN KEBUN SAWIT
(Abet Nego Tarigan dan Jefri Saragih)
Lahan Gambut
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata gambut berasal dari bahasa Banjar (bahasa sehari-hari penduduk Kalimantan Selatan). Gambut terbentuk dari hasil dekomposisi bahan-bahan organik seperti dedaunan, ranting serta semak belukar yang berlangsung dalam kecepatan yang lambat dan dalam keadaan anaerob atau jenuh air.

Berdasarkan ketebalannya, gambut dibedakan menjadi empat tipe :
1. Gambut Dangkal, dengan ketebalan 0.5 – 1.0 m
2. Gambut Sedang, memiliki ketebalan 1.0 – 2.0 m
3. Gambut Dalam, dengan ketebalan 2.0 – 3.0 m
4. Gambut Sangat Dalam, yang memiliki ketebalan melebihi 3.0 m
Selanjutnya berdasarkan kematangannya, gambut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :
1. Fibrik: bahan vegetatif aslinya masih dapat diidentifikasi atau sedikit mengalami dekomposisi
2. Hemik: apabila tingkat dekomposisinya sedang
3. Saprik:apabila bahan vegetasi aslinya mengalami tingkat dekomposisi lanjut/ tinggi.

Lahan gambut secara umum memiliki kadar keasaman (pH) tinggi, unsur hara dan kejenuhan basa (KB) yang rendah. Akibatnya produksi tanaman pertanian atau perkebunan di lahan gambut sangat rendah. Inilah karakteristik gambut di Indonesia.

Manfaat Lahan Gambut
Masyarakat yang tinggal di wilayah gambut secara turun-temurun memanfaatkan lahannya untuk budidaya pertanian, peternakan dan perikanan. Saat musim kemarau tiba, penduduk di lahan gambut biasanya menanam padi dan sayur-mayur serta lidah buaya. Di bagian gambut lainnya, juga dibudidayakan tanaman keras yang menjadi penghasilan utama masyarakat tempatan seperti karet dan kelapa. Saat musim penghujan tiba, penduduk lokal mulai membenihkan ikan dalam keramba serta mengembangbiakkan ternak seperti unggas-unggasan. Sebagian lain tetap rajin memelihara kerbau atau sapi yang dianggapnya sebagai simpanan (tabungan).

Selain itu, menurut para pakar lingkungan, lahan gambut sangat bermanfaat sebagai daerah sumber air, resapan dan cadangan air. Bahkan ketika pemanasan global dan perubahan iklim menjadi permasalahan dunia saat ini, keberadaan lahan gambut semakin penting karena ia mampu menahan gas-gas rumah kaca (seperti karbon dan metan), salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim.

Dampak Konversi Lahan Gambut jadi Perkebunan Sawit
Menurut lembaga Wetland International, Luas rawa-gambut di pulau-pulau besar Indonesia mencapai 26 juta ha. Diperkirakan setiap tahunnya ada 200 – 300 ribu ha lahan gambut dikonversi untuk pengembangan usaha HTI (hutan tanaman industri), perkebunan sawit skala besar dan budidaya tanaman pangan oleh penduduk tempatan. Khusus untuk kebun sawit, berdasarkan penelitian pada tahun 2008, Sawit Watch mendapati setidaknya 100 ribu ha lahan gambut dikonversi menjadi perkebunan sawit setiap tahunnya.

Misalnya saja di Provinsi Riau, Sawit Watch mencatat 792.618, 08 hektar lahan gambut dikonversi oleh 110 perusahaan menjadi perkebunan kelapa sawit. Apabila dihitung secara merata, setiap perusahaan sawit mengubah 7.205 ha lahan gambut mejadi kebun sawit.

Peta kebun sawit di lahan gambut Provinsi Riau

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 324.051 ha lahan gambut diubah menjadi perkebunan sawit skala besar yang dimiliki oleh 133 perusahaan kelapa sawit. Kedalaman lahan gambut yang dikonversi tadi berkisar 50 – 400 cm. setiap perusahaan rata-rata mengelola 2.436 ha. Masih menurut data Sawit Watch, PT Berkah Tanjung Mulya merupakan perusahaan pemilik kebun sawit paling luas di lahan gambut Kalimantan Barat seluas 20.206 ha.

Peta kebun sawit di lahan gambut Provinsi Kalbar

Di daerah lain, tepatnya di Kalimantan Tengah, Sawit watch mendata 592.939 ha lahan gambut diubah menjadi kebun sawit skala besar oleh 178 perusahaan. Bila dihitung secara merata, maka setiap perusahaan mengonversi 3.331 ha lahan gambut yang memiliki kedalaman 50 – 400 cm perkebunan kelapa sawit.

Peta kebun sawit di lahan gambut Provinsi Kalteng

Teknis pembukaan lahan gambut terutama untuk membangun kebun sawit baru, biasanya dilakukan dengan cara membangun kanal untuk mengeringkan air lalu membakar lahan. Tahapan selanjutnya adalah menaburi lahan dengan kapur dolomite dan pupuk kimia demi kesuburan tanah. Akibat konversi lahan gambut tersebut, menurut Wetlands International, Indonesia melepaskan 2 miliar ton karbon ke atmosfer setiap tahunnya. Ini sebanding dengan 8 persen dari emisi karbon manusia secara global. Sungguh tidak mengherankan ketika Indonesia diletakkan pada urutan ke-3 negara pembuang emisi karbon terbesar di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat.

Meski telah diperingatkan dunia internasional perihal dampak negatif dari pembukaan lahan gambut terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, pemerintah Indonesia tetap tak bergeming. Demi alasan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melalui menteri pertanian bahkan memberikan landasan hukum bagi perusahaan dan banyak pihak lainnya yang berminat membuka lahan gambut di Indonesia. Peraturan baru yang memicu kontroversi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.

Selain persoalan iklim, pembukaan kebun sawit di lahan gambut juga dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan antara masyakarakat adat/ tempatan yang pro maupun kontra terhadap keberadaan kebun sawit(vertical), juga antara masyarakat adat/ tempatan dengan perusahaan sawit dan pemerintah lokal (horizontal). Konflik sosial ini biasanya berawal dari sengketa lahan yang berujung pada jatuhnya korban, baik nyawa maupun harta.